Peraturan pemerintah tentang jalan desa. 260, TLN No. Peraturan pemerintah tentang jalan desa

Bidang. (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang. I huruf d, diatur oleh Menteri Agraria, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Salah. Status jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, di mana status jalan terbagi menjadi 5 jenis antara lain jalan nasional, jalan provinsi, jalan. Unduh. Untuk menjaga ketertiban dilarang juga mencancang. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. b. 2021/No. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan. Pemerintah Desa, Can unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalanr rangl<. Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 98 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud. 2021/No. Dasar Pembentukan 1. Produk Hukum Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran (SE) Menteri, Instruksi Menteri, Keputusan Dirjen, SE Dirjen, Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bentuk. go. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. STATUS JALANSesuaidengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status,maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:1. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Permen Agraria/Kepala BPN No. Indonesia Nomor 4655); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. Wahidin Raya No. 20 Januari 2023;. PP 34 tahun 2006 tentang Jalan mencbut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) dan dinyatakan tidak berlaku. Tutup. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA. Peraturan Pemerintah (PP) NO. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020, perlu menetapkan PeraturanMenteri. U. Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74. Sedangkan fungsi PJU menurut Aris Widodo (2016: 89) bagi pengguna jalan yaitu, Fungsi keamanan, untukPemerintah Daerah; 14. PERPRES No. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan. a. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG. 3. 2014 No. 2014 No. peran dinas sosial dalam pelakasanaan pengangkatan anak di kabupaten bondowoso menurut pasal 13 peraturan pemerintah no 54 tahun 2007 prespektif asy-syekh mahmud syaltut : 270: moh musafak: 17230005: implementasi pembentukan peraturan desa sidodowo menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam perspektif. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 2. 03/PRT/M/2012 tentang2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang. Judul. Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2006 bahwa:. 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah: forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: 2. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. kewenangan penyelenggaraan Jalan Kabupaten adalah penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jalan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. 5. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. tentang keuangan desa. Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. 34 Tahun 2006 tentang Jalan •PP No. 3 Ruas Jalan . Bandung Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kode Pos 40394. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa T. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;. 4. Kelima jalan ini merupakan dibedakan berdasarkan statusnya demi mengetahui siapa pengelola masing-masing dari jalan tersebut. Peraturan Presiden; 6. Dalam pasal 29 ayat 2, Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri. PP ini sebagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja (UUCK) yang di dalamnya terdapat 7 bab serta 143 pasal dan penjelasan. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. Terkait pelayanan publik dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dalam bidang administrasi. 41, TLN NO. Pasal 16 (1) Pembina. Secara umum, PP tentang Perkotaan ini mengatur mengenai bentuk dan. Dari bunyi ketentuan di atas, dapat dipahami adalah sebuah keharusan pengaturan pungutan hanya diatur. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah. Perwakilan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 059 kali: operasional pemerintahan desa 3% (tiga persen) dari dana desa: 14 maret 2023 | 21. BUPATI KOLAKA TIMUR. ˈdo. 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KOTA. Baca Artikel. Bentuk. Peraturan Perundang-undangan. 9. (3) Selain kewenangan sebagaimana. Peraturan Pemerintah. Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang. Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Jadi singkatnya, masyarakat bisa menggugat tindakan dari pemerintah daerah yang tidak melaksanakan peraturan daerah yang dibuatnya sendiri. 21, LN. Selanjutnya Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); MEMUTUSKAN : diatur dalam peraturan pemerintah. 1, Juli 2018, Hal : 119 - 132Peraturan Desa - Kedesa. bahwa Peraturan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 24 TAHUN 1997 (24/1997) TENTANG. Kelima jalan ini merupakan dibedakan berdasarkan. 5. Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, keputusan rembug Desa, dan sebagainya. Penerangan Jalan Umum adalah hal penting demi keselamatan dan kenyamanan. Tipe Dokumen. 5. id: 18 hlm. 17. PP No. Memang benar pernyataan Anda bahwa Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”) mengatur setiap bangunan gedung harus memenuhi. Apa itu Peraturan Desa? “PERDES” adalah singkatan dari Peraturan Desa. Biaya. Menteri teknis/pimpinan lembaga bertanggung jawab kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan investasi langsung dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang berada dalam penguasaannya. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat53, dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol; Mengingat : 1. 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pada jalan tol disediakan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000. STANDAR TEKNIS JALAN DESA. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh: 7. Judul. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 113, TLN No. Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Lingkup pengaturan UU ini meliputi: a) peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b) Jalan Umum; c) Jalan Tol; d) Jalan Khusus; e) data dan informasi; f) partisipasi masyarakat; dan g) penyidikan. Created Date: 2/18/2021 10:41:57 PMketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 6629, jdih. KECAMATAN SUNGAI KAKAP -. ID – Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 11. tentang pendataan dan menetapkan azet Desa berupa jalan. Penjelasan 23 hlm. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah (PP) NO. memberikan masukan, saran, usulan, dan informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan Desa kepada Pemerintah Daerah; b. ke-3, hlm. 8–8A Matraman Jakarta 13140 Telepon : (+6221) 8583369 Faks : (+6221) 29622129. Hal ini sebagaimana tercantum dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 72, Jakarta 10320 Indonesia T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA - PEMERINTAH DAERAH - PENYERTAAN MODAL. Jakarta – Pimpinan DPR RI menyatakan telah menerima surat presiden ( surpres) dari Presiden Joko Widodo untuk membahas revisi UU Nomor 6 tahun 2014. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243); 5. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat,. UU No. Pemerintah Pusat . 8. Pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. anggaran pemerintah desa pada aturan atau pedoman yang melandasi? ” Pada aturan itu misalkan anggarannya itu dipatok misalkan untuk rabat jalan kan anggarannya itu lima puluh juta itu nanti kepotong PPN dan PPh nya sehabis itu nanti tinggal sisanya untuk pelaksaan. 1834 No. 2023: 141: Keputusan Dirjen: Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 44/KTPS/Db/2022 Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR. diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 2. yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. UU No. 510 Kali: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA: 27 Agustus 2022 | 27. 1521;. setneg. Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Pembina Jalan Desa adalah Pemerintah Desa/Kelurahan; 9. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol ABSTRAK: Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah. Desa adalah Desa Penusupan. 01/SE/M/2007 tentang Pendapat Ahli Hukum Kontrak untuk Kontrak Pekerjaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp. 1. Ketentuan ini secara tidak langsung tertuang dalam Pasal 69 ayat (4) UU Desa: Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa. Peraturan Pemerintah nomor. Pemerintah daerah mengatur perihal macam atau jenis pungutan yang boleh atau dilarang untuk dipungut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. TENTANG DATABASE PERATURAN. 14. Bahasa Indonesia. Jalan. "Banyak yang lupa bahwa pemerintah itu telah. Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,. Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkotaan Nomor 59 Tahun 2022 (PP Nomor 59/2022) pada tanggal 26 Desember 2022, sebagai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. 72 Tahun 2005), desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang. infrastruktur jalan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. 74, LN. Permendagri 111 tahun 2014 ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Pembina Jalan Desa adalah Pemerintah Desa/Kelurahan; 9. 32 2. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalamPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 2. go. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Tentang Desa, Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD.